PDIP: Koalisi Merah Putih Mau Sapu Bersih Parlemen…Silakan

Liputan6.com, Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR melalui mekanisme paket pimpinan yang mengacu pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Namun masih ada kesempatan Koalisi Merah Putih untuk menduduki pimpinan komisi di DPR, yang saat ini masih dibahas oleh pimpinan DPR dan semua ketua fraksi baik dari KMP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP.

Lalu apa tanggapan kubu KIH terkait hal tersebut?

“Ya kita mau tanya ini, justru di rapat pimpinan. Apakah (Koalisi Merah Putih) mau sapu bersih atau sapu setengah bersih, atau tidak perlu disapu? Nah ini kita akan bicara bila itu ingin sapu bersih silakan, (tapi) sapunya pakai apa?” kata politisi PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

“Apa sapunya pakai sapu Pak Prabowo, atau sapunya pakai Anis Matta, atau Pak Ical?” sambung dia.

Namun demikian, Aria mengaku jika pihaknya tetap akan mengajukan pemilihan pimpinan komisi DPR dipilih secara proporsional. “Tapi intinya kita tetap mengajukan proposional itu merupakan yang sangat efektif untuk kinerja DPR ke depan,” ungkap dia.

Karena menurut Aria Bima, jika hal tersebut tak bisa dilakukan maka tidak bisa memilih pimpinan komisi. Bahkan bila dipaksakan, hal tersebut akan menimbulkan oposisi dalam komisi DPR.

“Bila terpaksa (tidak secara proporsional) kita tidak ada pimpinan, atau masa kita mau membuat oposisi di dalam (komisi) DPR kan lucu. Oposisi ini tidak akan mengoptimalkan kerja masing-masing di dalam DPR,” ujar dia.

Menurut Aria, pihaknya selalu melakukan komunikasi dengan pihak KMP terkait mekanisme pemilihan pimpinan komisi tersebut agar bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Oh, komunikasi terus bagaimana mencari way out (jalan keluar) kepada langkah-langkah penyelesaian, supaya kinerja Dewan ini cepat dan optimal. Kalau ini hanya sapu bersih nanti 6 bulan nggak kerja ini, kayak Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan dulu. Paket-paketan itu dilebur dululah, kan untuk komisi hanya turunannya,” tandas anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut. (Yus)

Panglima TNI: Pelantikan Jokowi-JK Akan Berjalan Baik

Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, masyarakat tidak was-was dalam pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Moeldoko menyatakan, pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014 akan berjalan dengan lancar.

“Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, tidak perlu was-was, takut, dan sebagainya. Saya sudah kumpulkan tadi pagi Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, badan intelijen, semua yang mempunyai tugas penantikan nanti. Menurut pandangan saya, saya pikir akan berjalan dengan baik,” ujar Moeldoko saat menyambangi kantor redaksi Liputan6.com, SCTV Tower, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Moeldoko juga meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif saat pelantikan Jokowi nanti. Begitu pula dengan tindakan yang menganggu rute yang dilalui Jokowi-JK saat pelantikan presiden nanti.

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman juga mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekitar 22 ribu personel keamanan yang dibagi dalam 5 ring untuk pengamankan pelantikan nanti.

“Pengamanan untuk pelantikan presiden ada 22 ribu semuanya dibagi dalam 5 ring,” kata Kapolri.

Polri mengerahkan petugas dari 7 Polda untuk pelantikan Jokowi-JK. “Ada 7 Polda yang akan ditarik ke Jakarta, yakni Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Lampung, Polda Palembang, Polda Sumsel, dan Polda Kalbar,” kata Sutarman. (Yus)

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR Tetapkan 11 Komisi

Liputan6.com, Jakarta – Rapat konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan seluruh ketua fraksi akhirnya resmi menetapkan 11 Komisi DPR. Sebelumnya, berkembang wacana jika fraksi di DPR perlu ada pemekaran atau penambahan fraksi karena dianggap terlalu banyak bermitra dengan lembaga pemerintah.

“Jumlah komisi yang sudah ditetapkan dalam rapat tadi menetapkan 11 komisi, itu sama dengan hasil rapat pimpinan DPR kemarin,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar itu menambahkan, 11 Komisi tersebut juga akan disesuaikan dengan jumlah kabinet yang akan digunakan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Jadi sambil kita lihat nanti pemerintah memutuskan berapa kabinet yang akan dibentuk oleh Jokowi. Jadi itu kita tunggu (kabinet Jokowi-JK), tapi kita sudah tetapkan 11 komisi,” ujar dia.

Untuk mekanisme pemilihan pimpinan komisi, Setya mengimbau agar semua pihak bersabar dulu apakah akan mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) atau secara proporsional. Sebab saat ini menurut Setya Novanto masih membahas untuk anggota Badan Legislasi (Baleg).

“Nanti kita dengar kembali cara pemilihannya kita sabar, karena ini masih dalam taraf Baleg. Intinya kita lihat perkembangannya kita tetap taat asas dan taat aturan, tapi kita akan tetap bicarakan dengan pimpinan fraksi yang lain,” tandas Ketua DPR Setya Novanto. (Yus)

Ketua DPR: Setiap Komisi Diisi 45-50 Anggota

Liputan6.com, Jakarta – Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan semua ketua fraksi untuk menyampaikan jika komisi di DPR periode 2014-2019 tetap berjumlah 11, sama seperti periode sebelumnya. Selain itu, dibahas juga dalam rapat tersebut terkait jumlah anggota dalam setiap Komisi DPR.

“Ini kan kita menentukan 3 agenda. Menetapkan komisi, menetapkan fraksi dan badan kelengkapan, dan mekanisme cara-cara pemilihan (pimpinan komisi). Kami baru selesai komisi dan kemarin rapat menetapkan 11 komisi. Kita tetapkan 11 komisi,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Untuk jumlah anggota dalam setiap komisi, Setya menuturkan, pihaknya dengan anggota rapat sudah membaginya sesuai dengan jumlah keseluruhan anggota DPR dengan total 560 anggota.

“Jadi jumlah keanggotaan komisi, 45 sampai 55 anggota per komisi dari 11 komisi itu,” tutur dia.

Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini pihaknya akan membahas jumlah anggota alat kelengkapan Dewan soal Badan Legislasi (Baleg). Ia menambahkan, dalam rapat sempat ada yang mengusulkan jika anggota Baleg diisi oleh 100 anggota.

“Sekarang tadi sedang melakukan masalah anggota daripada Baleg. Baleg ini ada berkembang 100 anggota, tetapi sekarang Baleg ini lebih pada menyelesaikan program legislasi nasional dan RUU. Sedangkan secara teknis itu semua ada di Komisi, sehingga saya tadi sudah menyarankan UU kita putus sekitar 75 anggota,” ujar dia.

Untuk mekanisme pemilihan pimpinan komisi, Setya mengimbau agar semua pihak bersabar dulu, apakah akan mengacu pada UU MD3 atau secara proporsional. Sebab saat ini menurut dia, pimpinan DPR dengan semua ketua fraksi masih membahas untuk anggota Baleg.

“Nanti kita dengar kembali cara pemilihannya kita sabar, karena ini masih dalam taraf Baleg. Intinya kita lihat perkembangannya kita tetap taat asas dan taat aturan, tapi kita akan tetap bicarakan dengan pimpinan fraksi yang lain,” tandas Ketua DPR Setya Novanto. (Yus)

Catatan Buruk Anggota DPR Baru Versi Kontras

Liputan6.com, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan kredibilitas anggota DPR periode 2014-2019. Catatan buruk anggota dewan yang baru dinilai lebih banyak dari periode sebelumnya.

“Informasi ini penting untuk menjadi salah satu tolak ukur terhadap kredibiltas anggota DPR. Sebab dari penelusuran kami, memang datanya tidak berbeda dari periode tahun lalu namun justru periode sekarang jauh lebih meningkat,” ujar Deputi KontraS Departemen Strategi dan Mobilisasi, Chrisbiantoro di kantornya, Menteng, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut dia, ada 5 nama anggota DPR baru yang tercatat pernah menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus. Salah satunya Rachmat Hidayat dari PDIP.

“Misbakhun dari Golkar, Azam Azman Natawijana dari Demokrat, Krisna Mukti dari PKB, dan Achmad Dimyati Natakusumah dari PPP,” jelasnya.

Berdasarkan data dari KontraS, Rachmat Hidayat pernah menjadi terdakwa kasus korupsi APBD NTB tahun 2003 ketika ia menjabat Wakil Ketua DPRD NTB namun divonis bebas oleh pengadilan.

Misbakhun pernah menjadi terdakwa kasus korupsi terkait kasus pemalsuan dokumen dalam rangka penerbitan letter of credit (L/C) Bank Century. Sedangkan Azam Azman Natawijana pernah menjadi terdakwa korupsi terkait kasus penilpan uang negara saat mempin proyek optimalisasi II Pabrik Semen Baturaja.

Sementara itu, Krisna Mukti anggota DPR yang juga berasal dari dunia hiburan, disebut terbukti melakulan penadahan karena menerima uang secara tak wajar dalam bentuk transfer sebanyak 51 kali dengan jumlah total Rp 365 juta dan sempat divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Sedangkan Achmad Dimyati Natakusumah dari PPP, pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bank Jabar namun ia dianggap tidak bersalah oleh PN Pandeglang pada 2010 lalu.

Sementara itu, menurut Chrisbiantoro, ada 4 nama anggota DPR yang juga sering membela terdakwa kasus korupsi. “Empat nama yang cukup getol itu adalah, Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Hanura, Junimart Girsang dari PDIP, John Kenedy Aziz dari Golkar, Heri Gunawan dari Gerindra,” beber dia.

KontraS juga menempatkan Misbakhun dan Tifatul Sembiring yang disebut terlibat kasus pelanggaran HAM. Sedangkan Ahmad Noor Supit dari Golkar yang merupakan anggota pansus Trisakti dan Semanggi II dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakan HAM karena memutuskan tidak ada pelanggaran dalam Kasus Trisakti.

“Sedangkan Mulyadi dari Demokrat juga pernah terlibat kasus intimidasi terhadap jurnalis,” pungkas Chrisbiantoro. (Yus)

Skenario Terburuk Pelantikan Jokowi-JK Menurut Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta – Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai menjadi presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Pengamanan dari TNI dan Polri akan dimaksimalkan pada hari pelantikan, Senin 20 Oktober 2014.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui ada keresahan mengenai pelantikan Jokowi-JK. Seperti apakah pelantikan bisa berjalan apa tidak dan apakah ada resistensi pihak tertentu yang ingin mengganggu pelantikan Jokowi-JK.

“Saya pikir masyarakat paham betul ini demokrasi yang kita junjung bersama,” ujar Panglima TNI Moeldoko saat menyambangi Kantor redaksi Liputan6.com, Selasa (14/10/2014).

Lalu apa skenario terburuknya? Moeldoko menyatakan, “Itu tidak bisa saya kasih tahu. Cuma kami yang tahu,” ujar Moeldoko dengan tersenyum.

Moeldoko hanya mengatakan, ada sejumlah lokasi yang menjadi titik pengamanan saat pelantikan nanti. “Di antaranya, pasti yang pertama DPR, MPR, terus rute perjalanan presiden, tidak boleh ada yang mengganggu,” tandas Moeldoko.

Kepolisian Negara RI juga telah menyiapkan upaya pengamanan maksimal untuk pelantikan Jokowi-JK tersebut, salah satunya dengan mengerahkan petugas dari 7 Polda.

“Ada 7 Polda yang akan ditarik ke Jakarta, yakni Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Lampung, Polda Palembang, Polda Sumsel, dan Polda Kalbar,” kata Kapolri Jenderal Sutarman.

Sutarman juga mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekitar 22 ribu personel keamanan yang dibagi dalam 5 ring.

Ketua KPU: Partisipasi Pilpres di Indonesia Tertinggi di Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik menyebut jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia tahun 2014 merupakan tertinggi di dunia. Angka pemilih tahun ini bahkan mengalahkan partisipasi masyarakat pada pemilu di Amerika Serikat.

“Dalam statistik ini merupakan angka terbesar partisipasi pemilihan presiden di dunia, bahkan kita mengalahkan partisipasi pemilihan presiden di Amerika,” ujar Husni Kamil Malik di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Di Kantor Presiden, Husni yang datang untuk melaporkan penyelenggaraan Pemilu 2014, menjelaskan bahwa pada Pilpres 2014, jumlah pemilih yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 190 juta. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 134 juta.

Mengenai Pemilihan Legislatif 2014 yang berlangsung pada 9 April lalu lanjut Husni, jumlah DPT sebanyak 187 juta. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 140 juta orang.

“Dengan demikian, angka persentase partisipasi pemilih 75%. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah nasional,” pungkas Ketua KPU Husni Kamil Malik.

Soal perbandingan angka partisipasi pilpres kedua negara sempat diungkapkan Konsul Jenderal (Konjen) AS di Surabaya, Jawa Timur, Joaquin Monserrate. Diplomat Negeri Paman Sam ini menilai pemilihan umum presiden di Indonesia pada 9 Juli 2014 mengalahkan Pilpres AS pada 2008, sehingga pilpres di Indonesia telah memecahkan rekor dunia.

“Saya punya datanya, Presiden Obama terpilih dalam Pilpres AS tahun 2008 yang diikuti 131.071.135 orang, sedangkan pilpres di sini pada 9 Juli 2014 diikuti 133.577.277 orang. Itu rekor dunia,” kata Monserrate di Surabaya, Kamis, 21 Agustus silam. (Yus)

Krisna Mukti: Kontras Fitnah, Saya Tak Pernah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam laporannya menyebutkan anggota DPR Periode 2014-2019 dari Fraksi PKB, Krisna Mukti memiliki catatan buruk. Saat dikonfirmasi, Krisna menyatakan hal tersebut tidak benar dan cenderung fitnah.

“Saya tidak pernah korupsi dan saya tidak pernah menjadi terdakwa sejumlah kasus korupsi. Jangan fitnah. Kontas-nya yang Fitnah. Dia nggak tau permasalahannya main klaim gitu saja,” ujar Krisna saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (14/10/2014).

Menurut Krisna, dalam kasus yang diungkap Kontras, ia justru menjadi pihak yang dizalimi. Dia menegaskan kasus tersebut sudah selesai.

“Yang saya alami 5 tahun lalu justru saya yang dizalimi. Kasus selesai Januari 2013. Saya tidak mau bahas masalah itu lagi, karena kasus sudah selesai,” pungkas Krisna.

Berdasarkan data Kontras, Krisna Mukti disebutkan pernah terbukti melakukan penadahan karena menerima uang secara tak wajar dalam bentuk transfer sebanyak 51 kali dengan total mencapai Rp 365 juta dan sempat divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, Pengamanan di Perbatasan Diperketat

Liputan6.com, Jakarta – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpilih pada 20 Oktober mendatang, segala hal dipersiapkan termasuk dalam soal pengamanan di tiap wilayah. Tidak hanya di Jakarta, peningkatan pengamanan juga dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI Angkatan Laut Laksamana Muda (Laksda) TNI Widodo mengatakan, berdasarkan perintah dari Panglima TNI, pihaknya turut memperketat keamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya adalah menjaga keamanan di perbatasan kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna.

“Ada pengetatan keamanan. Itu pasti. 24 jam kita akan mengamankan wilayah barat, khususnya di wilayah perbatasan, dari laut,” ujar Widodo usai bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Widodo mengatakan, bentuk tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pihaknya adalah meningkatkan patroli laut wilayah Indonesia yang selama ini rutin dilakukan olehnya.  

Ditegaskan olehnya, untuk mengantisipasi berbagai gangguan tersebut, pihaknya juga berupaya menangkal berbagai hal yang menghambat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan 6 hari lagi, termasuk wilayah daratan Jakarta.

“Kita juga melakukan pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Peningkatan pengamanan tentu ada untuk mengatasi gangguan. Tentu di wilayah perbatasan juga dilakukan peningkatan keamanan. Sepanjang tahun kita lakukan,” papar dia.

Sebelumnya, Widodo mengatakan kedatangan Laksamana bintang dua ke kantor Jokowi untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada Jokowi sebagai pejabat baru di tubuh TNI AL. “Saya ke sini untuk bersilaturahmi, karena di sini saya sebagai pejabat baru yang memasuki wilayah beliau,” ujar Widodo.

Dalam kesempatan itu, Widodo yang didampingi oleh dua ajudannya, juga memberikan penghargaan kepada Jokowi berupa replika pedang yang ia sebut sebagai pedang kehormatan. Pedang yang ditempatkan di sebuah kotak kaca itu, menurut dia merupakan simbol kehormatan bagi para anggota TNI AL.

“Kami juga memberikan pedang kehormatan kepada beliau. Itu merupakan ciri khas dari TNI Angkatan Laut,” kata dia.

Pertemuan antara Widodo dan Jokowi sendiri berlangsung sekitar 30 menit. Cukup lamanya pertemuan tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah dalam pertemuan tersebut, ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Jokowi sebagai presiden terpilih.

Terlebih, Jokowi menyatakan dirinya akan fokus di masa-masa awal pemerintahannya pada program-program kemaritiman. “Oh, tidak bahas itu, saya bertemu beliau dengan kapasitas beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekalian melapor kapasitas laporan, sebagai warga lingkungan Jakarta,” pungkas Widodo.

Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup dengan Ical

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Galeri Seni Kunstkring, Jakarta Pusat.

Pantauan Liputan6.com, Selasa (14/10/2014), usai menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI, Jokowi langsung menuju tempat pertemuan tersebut. Jokowi dan Ical langsung menuju ke sebuah ruangan di galeri seni yang mempunyai gaya bangunan kolonial. Mereka memulai pertemuan pada pukul 15.20 WIB.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi memang mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai dan tidak hanya bertemu dengan Ical saja.

“Jokowi memang mengagendakan pertemuan dengan para ketum partai, dan kali ini giliran Golkar,” ujar Andi.

Adni menjelaskan, agenda pertemuan antara Ical dan Jokowi, sudah direncanakan sejak 2 hari lalu.

Hingga pukul 15.40 WIB, pertemuan antara Ical yang didampingi oleh adiknya Nirwan Bakrie dan Jokowi yang didampingi oleh Kepala staf Tim Transisi Rini M Soemarno masih berlangsung.

Jokowi juga telah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 10 Oktober malam. (Mut)

Bertemu Ical, Jokowi Ajak Golkar Gabung Koalisi Indonesia Hebat?

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat. Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto mengatakan, pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Jokowi dan telah direncanakan sebelumnya.

“Ini sudah direncanakan 2 hari lalu dan diprakarsai oleh Pak Jokowi,” ujar Andi di Galeri Seni Kunstkring, Selasa  (14/10/2014).

Menurut Andi, pertemuan tersebut bukan untuk menjajaki agar Partai Golkar, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK, Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Andi mengatakan, pertemuan tertutup itu hanya silaturahmi yang dilakukan presiden terpilih dengan para ketua partai politik.

“Ini silaturahmi saja untuk menjadi presiden karena beliau ingin bangun komitmen dengan ketua partai. Beliau tidak ingin ada perpecahan dan terbelah,‎” kata Andi.

Lalu, apakah pertemuan Jokowi itu tak sebatas hanya pada ketua umum Golkar tapi juga ke ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan rivalnyanya saat pilpres 9 Juli lalu? “Ya tentu, ini safari politik termasuk dengan ketum Koalisi Merah Putih yang lain,” ucap Andi. (Mut)

Kontras Akan Berikan Catatan Buruk Anggota DPR ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melaporkan catatan buruk anggota DPR 2014-2019 kepada Jokowi-JK. Menurut Deputi Kontras Departemen Strategi dan Mobilisasi Chrisbiantoro, hal itu berguna karena Jokowi-JK akan segera melakukan pembentukan kabinet.

“Saya akan memberikan kepada Jokowi-JK untuk hal tersebut (data catatan terburuk) untuk mengingat sebentar lagi mereka segera menunjuk kabinetnya agar menciptakan kabinet yang bersih. Hal itu juga akan digunakan oleh pemerintah baru dalam mengawasi kinerja DPR mengingat banyak yang memiliki batu sandungan,” ujar Chrisbiantoro di kantornya, Menteng, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Chris itu, sudah ada awal mula dari hasil produk DPR yang mengindikasikan bukan untuk kepentingan rakyat, seperti UU MD3 dan UU Pilkada.

“Terlihat sekarang bagaimana pengaruhnya. Lahirnya UU MD3 memberikan privilage dimana mengusung yang notabenenya sudah dipantau KPK, misalnya seperti Setya Novanto. Kita sekarang tinggal mengawasi saja,” jelas Chris.

Selain itu, data tersebut akan juga dibawa ke KPK guna sebagai data tambahan dalam mengawasi anggota DPR.

Kontras mencatat ada 242 Anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus.

Deputi Kontras, Farah Fathurrahmi menyebutkan ada 10 catatan yang merupakan bentuk pelanggarannya, yakni pernah tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi, pernah menjadi terperiksa di KPK, polisi, dan kejaksaan terkait kasus korupsi.

“Selain itu 242 anggota DPR juga pernah menjadi tersangka korupsi, mereka juga diduga terlibat kasus korupsi, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki catatan absen yang buruk senasa menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya,” ujar Farah.

Isi Pembicaraan Tertutup Jokowi dengan Ical

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kurstkring, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan 4 mata tersebut dibalut dalam jamuan sore.

“‎Dengan Bapak ARB, Ketua Umum Golkar yang hampir selama 1 jam kita bertemu dan ngopi bareng. Meskipun saya tidak suka kopi, tapi saya terpaksa ngopi agar kita bisa lebih enak dan santai ngobrolnya,” ujar Jokowi, Selasa (14/10/2014).

Jokowi mengatakan, pertemuan private tersebut hanya membicarakan hal santai sambil bercerita mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenegaraan. Ical banyak bercerita mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi saat masih menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di masa pemerintahan SBY.

“Kami berdua, saya dan ARB bicara banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Beliau banyak cerita mengenai detail waktu jadi menteri jadi Menko. Dan beliau juga banyak berikan masukan kepada kita,” kata Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Ical yang mengenakan kemeja abu itu mengaku pembicaraan tersebut jauh dari hal-hal yang bersifat politis. “Tadi kita ngopi bareng, dengan jajanan pasar. Pak Jokowi makan onde-onde, saya makan kelepon. Kita ngobrol-ngorol santai,” ucap Ical sambil tersenyum.

Ia pun mengaku sedikit menceritakan pengalamannya mengenai persoalan di beberapa daerah yang pembangunannya masih tertinggal seperti di wilayah Papua. “Pada dasarnya memikirkan Indonesia ke depan. Apa pendapat saya? Saya banyak cerita tentang pendapat saya untuk Indonesia ke depan. Bicara soal ekonomi, bercakap mengenai persoalan Papua, dan masalah lainnya,” beber Ical.

Temui Jokowi, Ical Pertegas Posisi Golkar di Koalisi Merah Putih

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Ical (sapaan Aburizal) mempertegas kepada Jokowi bahwa partainya tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih ‎(KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu.

“Dalam pertemuan sambil ngopi tadi, beliau (Ical) sampaikan akan tetap pada posisi di dalam Koalisi Merah Putih (KMP),” ujar Jokowi, Selasa, (14/10/2014).

Jokowi pun mengakui menghargai keputusan Ical untuk tetap mempertahankan Golkar di Koalisi Merah Putih. Jokowi justru memberi apresiasi kepada Golkar yang memutuskan berada di luar pemerintahan bersama KMP.

“Bagus menurut saya untuk keseimbangan, check balance, agar kita mengelola pemerintahan ada yang mengontrol dan mengawasi. Untuk manajemen kenegaraan itu menurut saya bagus,” kata Jokowi.

Menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut, perbedaan sikap itu merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Ia pun ingin menujukkan kalau perbedaan sikap politik tidak berarti hubungan antara dirinya dan Ical maupun politisi Golkar lainnya memanas. Jokowi menegaskan bahwa antara dirinya dan Ical tetap berhubungan baik.

“Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, ingin tunjukkan kepada masyarakat, bahwa saya, Pak JK, dan Pak ARB tidak ada masalah. Jadi ini hanya persoalan biasa, perbedaan politik, dalam demokrasi, itu sangat wajar,” kata Jokowi.

Menimpali apa yang disampaikan Jokowi, Ical mengatakan, sikap yang diambil oleh Partai Golkar bukan berarti Jokowi menjadi musuh politiknya. Ia pun tetap berhubungan baik dan menganggap Jokowi sebagai sahabat.

“Perbedaan pendapat dalam alam demokrasi adalah satu hal yang lumrah dan biasa. Bukan berarti kita bermusuhan, tapi cari solusi terbaik untuk bangsa dan negara,” tandas Ical. (Ans)

Fahri Hamzah: Pesta Pelantikan Jokowi-JK Tradisi Bagus

Liputan6.com, Jakarta – Wacana pesta rakyat untuk menyambut pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurut dia, pesta tersebut semakin menguatkan imajinasinya tentang pelantikan presiden seperti di Gedung Putih, Amerika Serikat.

Pendukung Jokowi sebelumnya dikabarkan akan melaksanakan serangkaian acara dalam menyambut pelantikan mantan Walikota Surakarta tersebut. Rencananya, akan diadakan kirab pawai akbar yang mengantarkan Jokowi dari Gedung DPR RI menuju Istana Negara, Jakarta Pusat.

Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar sumpah pelantikan Jokowi-JK dilaksanakan di tangga Dewan sehingga mengundang massa yang lebih besar.

“Supaya bisa hadir semua dan imajinasi saya seperti di Gedung Putih (Amerika Serikat),” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, pesta pelantikan Jokowi-JK merupakan sebuah tradisi yang bagus dan harus dibiasakan oleh para pemimpin.

Soal pengamanan, Fahri Hamzah meminta agar pihak militer dan kepolisian selalu bersiaga agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. “Saya kira pengamanan di belakang layar harus diperkuat,” tandas Fahri. Pelantikan Jokowi-JK berlangsung pada 20 Oktober 2014. Pelantikan ini sekaligus menjadi titik awal dimulainya pemerintahan Jokowi-JK. (Ans)