Ical: Golkar Jadi Penyeimbang Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertegas kalau partainya tetap berada dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP). Walau partainya akan berada di luar pemerintahan, Ical sapaan Aburizal, menolak kalau partainya disebut sebagai partai oposisi. Pernyataan ini disampaikan Ical usai bertemu Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

“Golkar dan Koalisi Merah Putih bukan musuh, bukan oposisi, tapi penyeimbang,” ujar Ical di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (14/10/2014).

Ia juga menegaskan, partai penyeimbang dalam suatu sistem perpolitikan bukanlah posisi abu-abu. Partai penyeimbang menurut dia berperan penting dalam menjalankan fungsi kontrol bila ada program-program pemerintah yang dianggap kurang pro terhadap rakyat.

“‎Kalau penyeimbang disebut banci, tidak. Kalau oposisi disebut menolak (pemerintahan). Lalu, penyeimbang apa? Penyeimbang itu, yang baik dari program pemerintah di-support dan yang kurang baik didiskusikan,” ujar Ical.

Aburizal Bakrie yakin, dengan posisi partainya saat ini akan membuat pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan baik. Ia pun mengatakan, pihaknya akan terus memberikan kritik membangun kepada pemerintahan Jokowi-JK.

“Ke depan, kalau ini semua politik dapat membuka ruang komunikasi, Indonesia akan hebat, bagus, dan luar biasa.‎ Prinsip saya seorang sahabat, kalau memuji-muji terus mau masuk jurang dipuji terus. Kita tetap sahabat tapi posisi lain. Itu pendapat saya dan tidak berubah,”‎ kata Aburizal Bakrie. Disebutkan pertemuan hari ini merupakan inisiatif Jokowi. (Ans)

Pihak Istana Siap Gelar Acara Pisah Sambut SBY-Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Jelang pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo 20 Oktober mendatang, pihak Istana Negara, Jakarta Pusat, terus berbenah. Taman-taman di Istana bersejarah itu terus dirapikan dan dibersihkan, begitu pula dengan selasar-selasar istana.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (14/10/2014), setelah 10 tahun istana itu menjadi kediaman resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini giliran Presiden terpilih Joko Widodo yang akan menempatinya. Sejumlah barang-barang pun mulai dipindahkan. 

Berbeda dengan biasanya, kali ini pihak Istana Negara akan menyiapkan upacara pelepasan dan penyambutan presiden baru oleh Presiden SBY di Istana Negara dengan upacara militer.

Presiden SBY bahkan berencana mengajak Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo untuk berkeliling Istana sekaligus memperkenalkan sekilas seluk-beluk Istana.

Meskipun ini tradisi yang cukup bagus, di mata pengamat politik apa yang dilakukan Presiden SBY itu kental dengan nuansa pencitraan.

Upacara pisah sambut seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Apa yang direncanakan Presiden SBY sebenarnya mirip dengan upacara pisah sambut yang dilakukan Presiden Amerika Serikat George W. Bush saat menyerahkan tampuk pemerintahan ke Presiden Barack Obama.

Bush menyambut Obama kala itu dan langsung mengajaknya keliling Gedung Putih sebelum akhirnya  Obama mengantar Bush meninggalkan Gedung Putih selamanya.

Baca Juga:

Hindari Fitnah, SBY Jauhi KPU Selama 10 Tahun

Jokowi Under Pressure?

SBY Panggil Panglima TNI-Kapolri, Bahas Pelantikan Jokowi-JK?

(Ans)

Jokowi: Golkar Kini di Koalisi Merah Putih, Besok Belum Tentu

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum (Ketum) Golkar Aburizal Bakrie atau Ical melakukan pertemuan tertutup Selasa siang tadi. Pada kesempatan tersebut, Ical menegaskan Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih.

“Saya tadi cuma bertanya kepada pak ARB mengenai koalisi dan beliau menjawab, saya dan Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Itu saya bertanya loh, bukan mengajak,” ujar Jokowi di Galeri Seni Kurstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (14/10/2014).

Mendapat jawaban seperti itu, Jokowi mengaku langsung mengerti maksud Ical untuk tetap membawa Partai Golkar dalam barisan koalisi pendukung Prabowo-Hatta sudah bulat. Jokowi pun mengaku tidak lagi berupaya melakukan lobi ataupun merayu Ical untuk bergabung bersamanya.

“Pertanyaan saya langsung dijawab Pak ARB. Jawabannya sudah tahu jadi tidak ada yang perlu diteruskan. Mengenai koalisi tidak ada yang perlu dilanjutkan, karena beliau sudah memberikan penjelasan seperti itu,” kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi meyakini segala kemungkinan bisa terjadi dalam dunia politik. Ia pun menilai bisa saja saat ini Golkar memutuskan untuk tetap di koalisi Prabowo, namun pada kemudian hari justru meminta bergabung ke dalam pemerintahan.

“Inikan jawaban (Ical) hari ini, belum tentu besok. Belum tentu bulan depan,” ucap Jokowi sambil tertawa.

Mendengar pernyataan tersebut, Ical yang saat ini jabatannya tengah digoyang di internal Golkar karena gagal membawa partai berlambang pohon beringin menang pemilu, langsung menimpalinya.

“Tapi kan kabinet Pak Jokowi itu disusun tanggal 21 Oktober, bukan bulan depan,” jawab Ical. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi pun langsung tersenyum sumringah‎.

24 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan Pelantikan Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta – Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 tinggal menghitung hari. Rencananya, pelantikan Jokowi-JK akan berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta 20 Oktober.

Untuk mendukung jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran Polda Metro Jaya dan pejabat teras Mabes Polri beserta TNI menggelar rapat gabungan. Rapat yang berlangsung di Polda Metro Jaya ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Badrodin Haiti.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan dalam rapat tersebut pihaknnya membahas pengamanan jelang pelantikan dan pada saat pelantikan.

Menurut Ronny, dalam pengamanan itu pihaknya akan menurunkan sebanyak 24 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

“TNI disini sudah termasuk Paspampres. Kemudian ada pamdal khusus di DPR MPR,” kata Ronny usai rapat tersebut di Polda Metro Jaya, Selasa (14/10/2014).

Ronny menjelaskan, pihaknya juga akan menerapkan sejumlah pengamanan di sekitar gedung DPR/MPR RI pada saat berlangsungnya pelantikan Jokowi-JK.

“Di ring 1 itu ruang sidang tempat pelantikan, ring 2 ruangan lain sampai tempat parkir DPR MPR, ring 3 halaman gedung sampai di luar gedung. Kemudian ring 4 adalah mulai dari luar pagar sampai ke jalan jalur ekonomi tempat-tempat pengamanan yang pelru diamankan oleh Polri,” jelas Ronny.

Selain itu, kata Ronny, pihaknya juga akan memberlakukan sistem penyekatan di sejumlah daerah penyangga Jakarta untuk mencegah adanya aksi massa yang mengarah ke Jakarta. Untuk itu, pihaknnya pun telah meminta Polda Jawa Barat dan Polda Banten untuk membantu melakukan penyekatan terhadap massa yang ingin melakukan aksi di Jakarta. Hal itu digunakan demi menjaga kelancaran pada saat pelantikan Jokowi-JK.

“Karena itu seluruh Polda juga melakukan pengamanan bukan hanya Polda Metro Jaya. Kemudian Polda Jabar dan Polda Banten membantu Polda Metro terutama penyekatan massa yang akan menuju kota Jakarta. Diharapkan memang tidak ada massa yang masuk kota Jakarta,” tandas Ronny. (Yus)

Jelang Pelantikan Jokowi, Kompleks Gedung MPR-DPR Dibersihkan

Liputan6.com, Jakarta – Seluruh areal kompleks gedung MPR-DPR termasuk Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Gedung Kura-kura, termasuk Patung Garuda sejak pagi tadi dibersihkan oleh petugas kebersihan.

Hal ini dikarenakan kompleks Gedung MPR-DPR tengah dipersiapkan untuk menggelar hajatan besar pada 20 Oktober mendatang untuk pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Selain kebersihan, soal keamanan pun juga menjadi perhatian. Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (14/10/2014), bila sebelumnya seluruh pintu utama lobi dibiarkan terbuka, mulai hari ini pintu ditutup serta dijaga 2 petugas pengamanan dalam MPR.

Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) Nayu 77 Banjarsari menggelar doa bersama untuk kelancaran dan keamanan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo.

Mereka juga membentangkan berbagai poster Jokowi saat masih menjabat sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah, Gubernur DKI Jakarta, dan masa kampanye. Usai berdoa, mereka bernyanyi bersama.

Bagi para siswa, Jokowi bukanlah sosok yang asing sejak menjabat sebagai Walikota Solo. Jokowi sudah sangat dikenal akrab dengan anak-anak dan tak jarang blusukan ke sekolah-sekolah.

Baca juga:

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, Pengamanan di Perbatasan Diperketat

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, Mabes Polri Gelar Rapat Tertutup

Fahri Hamzah: Pesta Pelantikan Jokowi-JK Tradisi Bagus

 (Sss)

Polisi Belum Terima Pemberitahuan Pesta Rakyat Pelantikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Para Relawan Jokowi berencana akan menggelar pesta rakyat pada 20 Oktober 2014 yang bertepatan dengan dilantiknya Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI. Rencananya pesta rakyat itu akan digelar di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat.

Namun hingga kini permohonan izin keramaian terkait rencana pesta rakyat yang digelar relawan Jokowi belum diketahui pihak kepolisian.

“Memang informasi tentang akan adanya masyarakat turun ke jalan ada. Namun sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi ke kami,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Rikwanto menambahkan, hingga kini pihaknya masih fokus merencanakan pengamanan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla.

“Saat ini juga sedang dirapatkan untuk pengamanan saat pelantikan presiden,” ucap Rikwanto.

Saat pengamanan pelantikan Jokowi-JK di Gedung Parlemen, Polda Metro Jaya akan melibatkan 5.000 sampai 10 ribu personel. Sedangkan total personel di Jakarta yang telah disiagakan dalam rencana kontijensi sebanyak 23.415 anggota. (Sss)

Kata Ahok Soal Spanduk ‘Terima Kasih SBY, Selamat Bekerja Jokowi’

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan menginstruksikan pemasangan spanduk bertuliskan ‘Terima Kasih Pak SBY dan Selamat Bekerja Pak Jokowi’ di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Namun Ahok membantah hal tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan tak ada instruksi dari tim Presiden SBY kepada dirinya untuk memasang spanduk tersebut. Sehingga tak mungkin dirinya menyuruh pemasangan spanduk itu ke sejumlah pihak di DKI, termasuk bawahannya.

“Nggak, nggak ada, nggak benerlah isu itu. Mana ada isu kayak gitu, gila,” ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Dia menegaskan, yang benar adalah ia hanya mengimbau sejumlah pengelola gedung perkantoran di jalur kirab budaya pelantikan Jokowi nanti untuk menghias gedungnya sebagai bentuk apresiasi kepada presiden lama dan baru.

“Mana berhak saya ngatur-ngatur gedung orang,” cetus mantan kader Partai Gerindra itu.

Kirab Karnaval

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menjadi Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang, sekitar pukul 11.30 WIB.

Pada hari itu, Jokowi dan JK akan diantar-jemput ke Istana Merdeka dengan diiringi kirab karnaval, tani, dan lainnya. Kirab karnaval akan dilanjutkan di Monas sambil diiringi aksi grup band Slank.

Pada sore harinya, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden dalam acara pemotongan tumpeng. Setelah itu, ia dan JK melanjutkan jamuan makan malam bersama tamu-tamu negara. Sekitar pukul 20.00 WIB, keduanya akan melepas lampion ke udara bersama rakyat dengan dress code warna putih. (Sss)

Pesta Rakyat Usai Pelantikan Jokowi, Ini Komentar Fadli Zon

Liputan6.com, Jakarta – Para pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dikabarkan akan mengadakan pesta rakyat untuk menyambut pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang. Salah satu agenda kegiatan dalam pelantikan tersebut adalah kirab pawai akbar dengan mengawal perjalanan Jokowi dari Gedung Parlemen, Senayan menuju Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kegiatan tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab pihak parlemen dan tidak dalam konteks resmi.

“Menjadi tugas dari MPR, DPR dan kita anggotakan hanya dalam konteks resmi. Kalau tidak resmi sekaligus mengadakan pengajian, ya silakan saja,” kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, pihak parlemen mencoba menjalankan kegiatan pelantikan sesuai mekanisme yang ada dan tidak mengurus kegiatan-kegiatan di luarnya.

“Kita mencoba sesuai mekanisme yang ada seperti ini agar berjalan dengan baik,” tandas Fadli.

Pelantikan Jokowi-JK rencananya akan disambut meriah oleh para simpatisan dengan menggelar pesta rakyat berupa pawai dan konser seharian penuh di Monumen Nasional (Monas). Kabarnya, acara tersebut juga akan menghadirkan band papan atas Indonesia, Slank. (Sss)

Amankan Pelantikan Jokowi, Polisi Tak Boleh Pakai Senjata Api

Liputan6.com, Jakarta – Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK hanya tinggal beberapa hari lagi. Penjagaan gedung DPR/MPR yang menjadi tempat pengambilan sumpah jabatan keduanya pun mulai diperketat.

Namun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono menegaskan, seluruh anggota polisi tidak diperkenankan menggunakan senjata api dalam pengamanan pelantikan Jokowi-JK.

“Tidak ada yang menggunakan senjata api,” tegas Unggung di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Unggung menegaskan, penggunaan senjata api baru dilakukan ketika terjadi tindakan anarkis. Penggunaan senjata api juga harus melalui Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie menjelaskan, tidak ada penembak jitu yang diturunkan untuk pengamanan pelantikan Jokowi-JK. Termasuk penjagaan terhadap kegiatan masyarakat pada momen tersebut.

“Oh tidak, ini kan dalam rangka pelayanan pengamanan. Tidak ada penembak jitu,” kata Ronny.

Yang jelas, kata Ronny, bila terjadi perbuatan anarkis, maka polisi akan melakukan tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan Protap Kapolri yang menjadi dasar pengendalian massa.

“Seperti yang kita lakukan selama ini,” ucap Ronny.

Ronny sebelumnya menuturkan pelantikan Jokowi-JK akan diamankan oleh 24 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

“TNI di sini sudah termasuk Paspampres. Kemudian ada pamdal khusus di DPR MPR,” tutur Ronny.

Pelantikan Jokowi-JK bakal digelar pada Senin 20 Oktober 2014 mendatang. (Sss)

KPU: Tim e-Voting Tengah Dipersiapkan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan tim khusus jika akhirnya memberlakukan pemungutan suara menggunakan sistem elektronik, e-voting atau pemilu elektronik.

Meskipun demikian, Komisioner KPU, Ida Budhiati menegaskan proses tersebut tidak sesederhana untuk diterapkan.

“Kami sudah membentuk satu tim khusus untuk melakukan kajian mendalam, daerah mana yang sekiranya memenuhi syarat. Daerah apakah kemudian bisa menggunakan teknologi tersebut. E-Voting ini tidak sederhana ya, ada proses yang mesti dilampaui,” ujar Ida di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Menurut Ida, syarat-syarat yang diajukan harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan e-Voting.

“Kita ingat putusan MK (Mahkamah Konstitusi, penggunaan teknologi informasi di dalam memberikan pelayanan hak pilih itu harus memerhatikan, aspek SDM (sumber daya manusia), kesiapan sarana, masyarakat, yang tentu ini harus dibahas serius. Karena itu tim yang dipersiapkan berasal tidak dari internal saja,” jelas Ida.

Menurut dia, selain masalah sumber daya kepercayaan dari semua pihak menjadikan jaminan yang harus dipenuhi.

“Ini kan juga penting untuk diyakinkan kepada calon-calon peserta pemilu dan lembaga politik terkait kepercayaan terhadap penggunaan sebuah sistem teknologi informasi. Kepercayaan adalah penting kalau kita berharap hasil pemilu itu bisa diterima. Kalau dari awal sudah distrust atau tidak percaya dengan sistem, nah ini potensi konflik, sengketanya sangat besar,” pungkas Komisioner KPU tersebut.

Wasekjen PDIP: Harap Prabowo Bersedia Temui Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Pasca-gelaran Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat renggang dengan kader PDIP Joko Widodo atau Jokowi yang juga menjadi Presiden terpilih periode 2014-2019.

Padahal sebelumnya, Jokowi didukung penuh oleh Gerindra dan PDIP saat Pilgub DKI 2 tahun silam. Prabowo bahkan pernah menjadi cawapres mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009.

Melihat hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengaku ingin hubungan mereka kembali ‘akur’ seperti saat sebelum Pilpres 2014 digelar, dengan kesediaan Prabowo mau menemui Jokowi.

“Kami berharap Pak Prabowo mau menemui Pak Jokowi. Itu akan menguji sikap kenegarawanan Pak Prabowo (usai kalah pilpres),” kata Basarah saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Basarah pun berujar, sekalipun Prabowo dengan Jokowi maupun Megawati terlihat renggang, namun secara umum antara PDIP dengan Gerindra tidak ada masalah.

Maka dari itu, Basarah menambahkan, sebaiknya ketika pilpres telah usai maka ketegangan yang sempat terjadi karena kontestasi politik itu tak terjadi lagi.

“Kami merasa tidak ada masalah dengan Gerindra dan Pak Prabowo. Pilpres itu hanya sekadar kontestasi bukan peperangan, jadi begitu kontestasi selesai maka semua sudah selesai,” tandas Wasekjen PDIP.

Fadli Zon: Hadir Pelantikan Jokowi atau Tidak, Itu Hak Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto sekaligus rival Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) saat pilpres yang lalu, belum memastikan untuk hadir saat pelantikan Jokowi-JK. Hal tersebut pun mengundang tanya, apakah Prabowo masih menyimpan dendam kepada Jokowi atas kekalahannya memperebutkan kursi RI-1?

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, hubungan Prabowo dengan Jokowi-JK sebenarnya berjalan baik. Bahkan, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya terkait sengekat Pilpres 2014, Prabowo sudah menjalani aktivitasnya dengan santai.

“Saya kira tidak perlu ada rekonsolidasi, semua baik-baik saja. Tidak ada marah, (Prabowo) malah sering ketawa,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Hal itu sekaligus menanggapi hubungan Prabowo dengan Jokowi pasca Pilpres 2014 yang lalu. Di mana, hingga saat ini Prabowo dengan Jokowi belum pernah menjalin komunikasi.

Fadli mengatakan, kehadiran Prabowo saat pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober nanti bukan menjadi kewajiban meskipun Ketua MPR menyatakan jika akan mengundang tokoh-tokoh politik termasuk Prabowo.

“Saya kira (hadir pelantikan Jokowi atau tidak) itu hak (Prabowo) juga. Ibu Mega juga tidak pernah datang dalam undangan pak SBY selama 10 tahun,” tandas Fadli.

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menjadi Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang, sekitar pukul 11.30 WIB.

Pada hari itu, Jokowi dan JK akan diantar-jemput ke Istana Merdeka dengan diiringi kirab karnaval, tani, dan lainnya. Kirab karnaval akan dilanjutkan di Monas sambil diiringi aksi grup band Slank.

Pada sore harinya, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden dalam acara pemotongan tumpeng. Setelah itu, ia dan JK melanjutkan jamuan makan malam bersama tamu-tamu negara. Sekitar pukul 20.00 WIB, keduanya akan melepas lampion ke udara bersama rakyat dengan dress code warna putih.

Secangkir Kopi Jokowi-Ical

Pertemuan Jokowi dan Ical menimbulkan spekulasi bahwa Golkar akan “bercerai” dari Koalisi Merah Putih (KMP). Namun Ical mempertegas kepada Jokowi bahwa partainya tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih ‎(KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu.

“Dalam pertemuan sambil ngopi tadi, beliau (Ical) sampaikan akan tetap pada posisi di dalam Koalisi Merah Putih (KMP),” ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu pun mengaku dirinya menghargai keputusan Ical untuk tetap mempertahankan Golkar di Koalisi Merah Putih. Jokowi justru memberi apresiasi kepada Golkar yang memutuskan berada di luar pemerintahan bersama KMP.

“Bagus menurut saya untuk keseimbangan, check balance agar kita mengelola pemerintahan ada yang mengontrol dan mengawasi. Untuk manajemen kenegaraan itu menurut saya bagus,” kata Jokowi.

Menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut, perbedaan sikap itu merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Ia pun ingin menujukkan kalau perbedaan sikap politik tidak berarti hubungan antara dirinya dan Ical maupun politisi Golkar lainnya memanas. Jokowi menegaskan bahwa antara dirinya dan Ical tetap berhubungan baik.

“Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, ingin tunjukkan kepada masyarakat, bahwa saya, Pak JK, dan Pak ARB tidak ada masalah. Jadi ini hanya persoalan biasa, perbedaan politik, dalam demokrasi, itu sangat wajar,” kata Jokowi.

Menimpali apa yang disampaikan Jokowi, Ical mengatakan, sikap yang diambil oleh Partai Golkar bukan berarti Jokowi menjadi musuh politiknya. Ia pun tetap berhubungan baik dan menganggap Jokowi sebagai sahabat.

“Perbedaan pendapat dalam alam demokrasi adalah satu hal yang lumrah dan biasa. Bukan berarti kita bermusuhan, tapi cari solusi terbaik untuk bangsa dan negara,” ujar Ical. “Golkar dan Koalisi Merah Putih bukan musuh, bukan oposisi, tapi penyeimbang.”

Pemilik Bakrie Group juga menegaskan, partai penyeimbang dalam suatu sistem perpolitikan bukanlah posisi abu-abu. Partai penyeimbang menurut dia berperan penting dalam menjalankan fungsi kontrol bila ada program-program pemerintah yang dianggap kurang pro terhadap rakyat.

“‎Kalau penyeimbang disebut banci, tidak. Kalau oposisi disebut menolak (pemerintahan). Lalu, penyeimbang apa? Penyeimbang itu, yang baik dari program pemerintah di-support dan yang kurang baik didiskusikan,” ujar Ical.

Ical yakin posisi partainya saat ini justru akan membuat pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan baik. Ia pun mengatakan, pihaknya akan terus memberikan kritik membangun kepada pemerintahan Jokowi-JK.

“Ke depan, kalau ini semua politik dapat membuka ruang komunikasi, Indonesia akan hebat, bagus, dan luar biasa.‎ Prinsip saya seorang sahabat, kalau memuji-muji terus mau masuk jurang dipuji terus. Kita tetap sahabat tapi posisi lain. Itu pendapat saya dan tidak berubah,”‎ tandas Aburizal Bakrie.

Namun demikian, Jokowi meyakini segala kemungkinan bisa terjadi dalam dunia politik. Ia pun menilai bisa saja saat ini Golkar memutuskan untuk tetap di koalisi Prabowo, namun pada kemudian hari justru meminta bergabung ke dalam pemerintahan. “Inikan jawaban (Ical) hari ini, belum tentu besok. Belum tentu bulan depan,” ucap Jokowi sambil tertawa.

Mendengar pernyataan tersebut, Ical yang saat ini jabatannya tengah digoyang di internal Golkar karena gagal membawa partai berlambang pohon beringin menang pemilu, langsung menimpalinya. “Tapi kan kabinet Pak Jokowi itu disusun tanggal 21 Oktober, bukan bulan depan,” jawab Ical. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi pun langsung tersenyum sumringah‎.

Lantas apakah secangkir kopi tanda “perdamaian” hanya berlaku untuk Ical? Apakah Jokowi juga bakal minum kopi bareng Prabowo? Tentu itu mungkin-mungkin saja. Sebagaimana yang diungkapkan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjayanto, pertemuan Jokowi-Ical merupakan  “safari politik termasuk dengan ketum Koalisi Merah Putih yang lain.” Nah, kita tunggu saja. (Rmn)

IGI Siap Rekomendasikan Peta Blusukan Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia Governance Index (IGI) yang merekomendasikan 7 perbaikan tata kelola pemerintah untuk menangani kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan disodorkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo alias Jokowi.

Direktur Eksekutif IGI Wicaksono Sarosa menegaskan, hasil penelitian tersebut akan berguna bagi Jokowi yang memang gemar blusukan.

“Kita memang sedang terus melakukan komunikasi dengan pemerintah baru. Hasil penelitian kita ini bisa menjadi masukan bagi pemerintahan sebagai peta blusukan Jokowi. Pak Jokowi kan senang jika ada data, jadi kita kasih datanya,” ujar Wicaksono di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Meski akan mengupayakan tetap berkomunikasi dengan presiden terpilih tersebut, menurut Wicaksono, pihaknya sudah memberikan rekomendasi tersebut ke Rumah Transisi.

“Kita tetap mengupayakan agar langsung diterima langsung kepada Pak Jokowi. Rumah Transisi sudah kita berikan dan sudah melihat detail hasil kerja kita. Pasalnya, yang dilaporkan IGI merupakan hasil potret sesuai dengan realita dan fakta yang ada,” jelas Wicaksono.

Senada dengan Wicaksono, Manajer Proyek Kemitraan Patnership, Inda Loekman berharap jerih payah yang dilakukan IGI bisa membuat perubahan yang lebih baik. Karena itu ia ingin Jokowi maupun Jusuf Kalla mejalankan rekomendasi yang diajukan tersebut.

“Kita berharap jerih payah tersebut bisa digunakan sebagai perbaikan tata kelola daerah serta pembangunan di daerah. Karena itu kita terus menyampaikan hal ini kepada pemerintahan baru ke depan,” pungkas Inda.

Indonesia Governance Index (IGI) merekomendasikan 7 perbaikan tata kelola pemerintah. Dengan mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi yang terdiri dari 11 kota dan 23 kabupaten berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menggunakan Evaluiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD), mereka merekomendasikan tujuh perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

“Yaitu evaluasi kebijakan relasi pusat-daerah, keseimbangan lingkungan, ekonomi dan kesejahteraan, evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) secara menyeluruh, awasi kinerja DPRD, Optimalisasi sistem e-government di daerah, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan serta perkuat interaksi 4 arena,” tutur peneliti utama IGI, Lenny Hidayat.

12 Polda Siap Bantu Pengamanan Pelantikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – 24 Ribu personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah disiapkan mengamankan jalannya pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan pihaknya juga meminta bantuan pasukan dari 12 Polda dalam pengamanan pelantikan Joko Widodo dan pasangannya, Jusuf Kalla. Unggung menyebutkan ribuan personel dari 12 Polda akan ikut mengamankan jalannya pelantikan Jokowi.

“12 Polda itu Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Polda Metro Jaya, dengan jumlahnya 2.100 personel, mulai pergeseran pasukan (serpas) tanggal 15 dan 16 (Oktober),” ujar Unggung di Polda Metro Jaya, Selasa (14/10/2014).

Unggung menjelaskan dari 2100, masing-masing Polda mengirimkan dua kompi, 210 itu kemampuan ada dua, kemampuan PHH (Pasukan Anti Huru-Hara) dan anti-anarkis. Kecuali ada 4 polda yang mengerahkan 105 dengan kemampuan PHH.

“Mereka akan membantu melengkapi penyekatan-penyekatan dari berbagai lokasi. Nanti yang paling besar itu di Monas,” tambah dia.

Pengamanan pelantikan Jokowi-JK ini termasuk Operasi Mantap Brata Jaya 2014. 12 Polda yang ikut dalam operasi, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara.